Sunday, 15 September 2019
halomalang.com

​Kembali Demo, Pengemudi Angkutan Konvensional Tuntut Pelaksanaan Sanksi Pelanggar PM.108 Tahun 2017

14-Mar-2018 [18:30]
Ada satu titik temu, memang benar (jumlah taksi online) yang ada di Malang Raya kuotanya jelas 255. Kami saat ini juga meminta supaya mendapatkan data itu.

Kembali demo, sopir angkot yang tergabung dalam SSI Malang Raya dan HIPAM melakukan aksi damai di di kantor Dishub Jatim UPT LLAJ di Karanglo. Rabu, 14/03/2018. (Foto: W.Arief/Halomalang)

Dua hari sebelumnya, sudah beredar pengumuman tentang aksi demo sekitar 1000an pengemudi angkot yang tergabung dalam Serikat Sopir Indonesia (SSI) Malang Raya dan Himpunan Paguyuban Angkutan Umum Malang (HIPAM) pada Rabu, 14/03/2018 di kantor Dishub Jatim UPT LLAJ Malang di Karanglo.

Dalam pengumuman aksi yang diketuai Agus Mulyono tersebut, tercantum tuntutan: Tegakkan PM No. 108 Th. 2017 (Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek) atau kembali ke Undang-undang No. 22 tahun 2009. Mereka menilai, peraturan Menteri Perhubungan tersebut dalam kenyataannya belum ditegakkan sebagaimana mestinya.

SSI Malang Raya juga meminta kepada pihak kepolisian untuk melarang para relawan angkutan gratis selain dari kendaraan aparat pemerintah dan beberapa jalur angkot yang telah disediakan 'untuk menghindari kesalahpahaman'.

Di hari aksi, sejak pukul 09.00 WIB tampak sejumlah amikrolet/angkot bertuliskan "Relawan Angkot Angkutan Gratis" tampak standby di beberapa titik penjemputan seperti Terminal Arjosari, Landungsari, Gadang, Kacuk, & Stasiun Kota Baru.

Jam operasi angkot gratis itu mulai dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB, dengan rute yang telah ditentukan sebelumnya. Sementara sebagian pengemudi menjadi relawan, sebagian besar lain telah berkumpul dengan ratusan angkot di area UPT LLAJ Dishub Jatim di Karanglo. Kendaran terparkir rapi dengan penjagaan aparat kepolisian.

Tampak dalam aksi damai ini sejumlah aktivis dari GMNI Komisariat Kanjuruhan, GMNI Komisariat Wisnuwardhana dan GMNI Komisariat IKIB Budi Utomo, bergabung bersama para sopir.

"Alasan kami mendesak pemerintah agar segera melaksanakan PERMEN 108 tahun 2017 agar tidak terjadi konflik antara angkutan konvensional dan angkutan berbasis aplikasi," terang rilis yang diterima halomalang dari GMNI Komisariat Kanjuruhan.

Poin kedua yang menjadi tuntutan adalah harus ada trayek khusus dan jam beroperasi untuk angkutan berbasis aplikasi. Poin selanjutnya adalah angkutan berbasis aplikasi diketahui tidak melakukan uji kir sebagaimana kewajiban yag dilaksanakan angkutan konvensional.

Satu Titik Temu.

Setelah dilakukan audiensi di kantor UPT Dishub hingga menjelang pukul 12.30 WIB, Agus Mulyono, Ketua DPC Serikat Sopir Indonesia Malang Raya menyampaikan beberapa hal di hadapan rekan-rekannya.

"Ada satu titik temu, memang benar (jumlah taksi online) yang ada di Malang Raya kuotanya jelas 255. Kami saat ini juga meminta supaya mendapatkan data itu. Nanti saya akan berhubungan dengan bu Lely (Kepala UPT LLAJ Dishub Provinsi Jatim). Setidaknya kita tahu, mana temen-temen online yang mendapat ijin/tidak. Kita akan diberi nopol," ujar Agus.

Mereka meminta agar para pengemudi taksi online untuk tertib dan mematuhi aturan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur Nomor 188/375/KPTS/013/2017 tentang Penetapan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi (Online), dengan rincian: 150 unit kendaraan untuk Kota Malang, 30 unit untuk Kota Batu, serta 75 armada untuk Kabupaten Malang.

"Untuk Jawa Timur kuotanya 4.445 armada," kata Wahid Wahyudi, Kepala Dishub Provinsi Jatim seperti dirilis Malangtimes.com

Terkait PM No. 108 Th. 2017, Agus menyampaikan kepada rekan-rekannya "PM 108 akan dilaksanakan pada bulan April 2018 dalam bentuk tindakan hukumnya. Jadi (sebelumnya)bukan dibekukan PM 108 nya (seperti informasi yang diterima kalangan sopir konvensional), tapi tindakan hukumnya. Bahasa ini yang kita kurang paham, tapi tadi sudah dijelaskan panjang lebar. Sementara kita menerimanya, dan kita tunggu sampai bulan April,"

"Kami sadar jika bu Lely bukan decision maker (pembuat keputusan). Hasil hari ini akan beliau teruskan ke Dishub Jatim dan Kementerian Perhubungan," sambungnya.

Jika sampai bulan April belum ada kepastian, SSI Malang Raya dan HIPAM akan menduduki kantor Dishub Jatim UPT LLAJ Malang dengan massa yang lebih besar.

Kepala Dishub Jatim, Wahid Wahyudi menyampaikan jika Permenhhub No.108 tahun 2017 tetap berlaku, termasuk sanksinya. "Tetapi untuk sanksi tegas belum dapat diberikan, menunggu petunjuk teknis dari pusat. Sementara itu, operasi tetap dilakukan," tegas pria yang kini menjadi Pejabat Sementara Wali Kota Malang saat ini.

Jika petugas menemukan pelanggaran, saat ini yang bisa dilakukan adalah dengan pendekatan persuasif seperti pencatatan nomor kendaran, himbauan untuk mengurus perizinan dan melengkapi persayaratan seperti dalam Permenhub.

Penundaan pemberian sanksi yang dikeluhkan para sopir angkot konvensional ini bukan tanpa alasan Ngalamers, menurut Wahid, Ditjen Perhubungan Darat masih menunggu aturan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.

"Ketika sanksi itu ditegakkan hanya mengenai sopir, pemilik kendaraan, atau badan usaha transportasinya. Lalu bagaimana dengan perusahaan pemilik aplikasi. Kalau dia melanggar, seperti apa sanksinya. Ketegasan aturan itu yang harus ada," pungkasnya.

[WA]



BACA JUGA